Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus berkomitmen membebaskan generasi muda dari stunting. Untuk itu, Bupati Anna Mu'awanah meminta Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) melakukan langkah-langkah strategis agar stunting dapat ditekan sesuai target nasional dari 24,4 persen pada 2021 menjadi 14 persen pada 2024.

Hal itu disampaikan Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah saat membuka rapat koordinasi penyusunan laporan TPPS di Creative Room lt. 6 Pemkab Bojonegoro, Rabu (30/11/2022). Bupati Anna meminta kepada pemangku kepentingan, khususnya TPPS melakukan berbagai upaya sebagaimana dimandatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

Menurut Bupati Anna, salah satu langkah percepatan diantaranya harus menentukan target penurunan. Langkah kedua menentukan batas waktu pencapaian target. Kemudian ditentukan kapan pelaporan pertanggung jawabannya.

"Kalau semua itu sudah kita laksanakan, artinya target sebuah program ini mencapai target yang paripurna," ucapnya.

Ibu Pembangunan Bojonegoro ini menambahkan angka stunting di Bojonegoro mengalami penurunan nomor 2 se-Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Yakni per Agustus 2022 mencapai 2,97 persen yang sebelumnya pada 2021 mencapai 5,2 persen. Capaian ini tidak serta merta bisa tercapai tanpa kerja sama dan sinergisitas dari semua pihak. Sehingga sinergisitas itu harus terus ditingkatkan.

"Semoga dengan rentang waktu empat bulan hingga Desember ini, angka stunting di Bojonegoro dapat mengalami penurunan kembali," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Bojonegoro Heru Sugiharto mengatakan rapat koordinasi penyusunan pelaporan TPPS di Bojonegoro bertujuan memfasilitasi penyusunan laporan dengan pendampingan oleh BKKBN Jawa Timur. Selain itu mengidentifikasi program percepatan penurunan stunting dari berbagai OPD dan lintas sektoral.

"Sekaligus memastikan capaian indikator percepatan penurunan stunting di Bojonegoro sesuai dengan Perpres nomor 72 tahun 2021 dapat terukur," ungkapnya.

Heru menambahkan sesuai data Dinas Kesehatan bahwa pada Agustus 2022 prevalensi stunting sudah berada di angka 2,97 persen. Tentu ini harus menjadi perhatian bersama untuk terus menerus menurunkan kasus stunting sampai pada tingkat yang serendah-rendahnya. "Dan mencegah munculnya kasus stunting baru," terangnya.

Hadir juga dalam rapat koordinasi penyusunan pelaporan TPPS Sekretaris Daerah Nurul Azizah, Asisten Administrasi Umum Setda Ninik Susmiati, Kepala Dinas DP3AKB Heru Sugiharto, Ketua Koordinator Satgas Stunting Provinsi Jawa Timur Abdul Fattah Fanani, OPD terkait, serta perwakilan organisasi masyarakat.(Adm)